Laksamana TNI DR. Marsetio, M.M. (lahir di Jakarta, 3 Desember 1956; umur 57 tahun) adalah Kepala Staf Angkatan Laut yang menjabat sejak 17 Desember 2012 setelah dilantik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono[1][2]. Marsetio merupakan lulusan terbaik AAL Bumimoro, Surabaya, pada tahun 1981 dan  juga lulusan SMA Negeri 2 Jakarta 1975 , Sebelum naik sebagai orang nomor satu di Angkatan Laut, doktor lulusan Universitas Gajah Mada tersebut menjabat wakil KSAL (wakasal). Ditengah kesibukannya berdinas, Laksamana Marsetio masih menyempatkan diri untuk berbagi ilmu dan pengetahuan, di antaranya sebagai dosen di Naval War Collage USA, di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut, di Sesko TNI, di Lemhannas, serta Dosen di berbagai perguruan tinggi, diantaranya di Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut (STTAL), Universitas Pertahanan (Unhan), Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Diponegoro, dan Universitas Maritim Raja Ali Haji (Umrah) Tanjung Pinang, serta Universitas Hang Tuah Surabaya

Haji Abdullah Makhmud Hendropriyono, Jenderal TNI (Purnawirawan) lahir di Yogyakarta, 7 Mei 1945; umur 68 tahun) adalah seorang tokoh militer Indonesia yang pernah menjadi Kepala BIN. Menempuh pendidikan umum: SR Muhammadiyah Jl Garuda 33 Kemayoran Jakarta, SR Negeri Jl Lematang Jakarta, SMP Negeri V bag B (Ilmu Pasti) Jl Dr Sutomo Jakarta, SMA Negeri II Jakarta bag B (Ilmu Pasti) Jl Gajah Mada No. 175 di Jakarta Barat Pendidikan militer diperoleh di Akademi Militer Nasional (AMN) di Magelang (lulus 1967), Australian Intelligence Course di Woodside (1971), United States Army General Staff College di Fort Leavenworth, Amerika Serikat (1980), Sekolah Staf dan Komando (Sesko) ABRI, yang lulus terbaik pada 1989 bidang akademik dan kertas karya perorangan dengan mendapat anugerah Wira Karya Nugraha.

Pernah menjadi peserta KSA VI Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) dengan predikat prestasi tertinggi. Beberapa latihan ketrampilan militer yang pernah diikutinya antara lain adalah Para-Komando, terjun tempur statik, terjun bebas militer (Military Free Fall) dan penembak mahir.

Karir militer AM Hendropriyono diawali sebagai Komandan Peleton dengan pangkat Letnan Dua Infantri di Komando Pasukan Sandi Yudha (Kopassandha) yang kini bernama Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD. Ia kemudian menjadi Komandan Detasemen Tempur Para-Komando, Asisten Intelijen Komando Daerah Militer Jakarta Raya/Kodam Jaya (1986), Komandan Resor Militer 043/Garuda Hitam Lampung (1988), Direktur Pengamanan VIP dan Obyek Vital, Direktur Operasi Dalam Negeri Badan Intelijen Strategis (Bais) ABRI (199I-1993). Panglima Daerah Militer Jakarta Raya dan Komandan Kodiklat TNI AD.

Semasa menjabat sebagai Danrem 043/Garuda Hitam, Hendropriyono yang saat itu berpangkat Kolonel, dinilai berhasil mengeliminasi potensi radikalisme yang tumbuh di kawasan Talangsari, Lampung, yang kemudian dikenal dengan Peristiwa Talangsari 1989. Sebuah komunitas radikal pimpinan Warsidi, berhasil ditumpas.

Penyelesaian tugasnya sebagai Danrem 043/Garuda Hitam Lampung tersebut dicatat dengan kebanggaan oleh penduduk setempat, bahkan dijadikan model oleh ABRI sebagai suatu bentuk penyelesaian masalah keamanan yang terbaik. Penyelesaian GPK Warsidi tercatat berlangsung dengan cepat dan tidak berdampak sama sekali, termasuk tidak adanya protes dunia internasional. (KOMPAS – Jumat, 02 Apr 1993 Halaman: 20)

Berbagai operasi militer yang diikutinya adalah Gerakan Operasi Militer (GOM) VI, dua kali terlibat dalam Operasi Sapu Bersih III dan dua kali dalam Operasi Seroja di Timor Timur (sekarang bernama Timor Leste).

Pendidikan umum AM Hendropriyono menjadikannya sebagai sarjana dalam Administrasi dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara (STIA-LAN), Sarjana Hukum dari Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM), Sarjana Ekonomi dari Universitas Terbuka (UT) Jakarta, Sarjana Teknik Industri dari Universitas Jenderal Ahmad Yani (Unjani) Bandung, Magister Administrasi Niaga dari University of the City of Manila Filipina, Magister di bidang hukum dari STHM dan pada bulan Juli 2009 meraih gelar doktor filsafat di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta dengan predikat Cum Laude.

Dalam birokrasi pemerintahan RI, AM Hendropriyono pernah memangku berbagai jabatan yang berturut-turut: Sekretaris Pengendalian Operasional Pembangunan Republik Indonesia (1996-1998), Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan (PPH) dalam Kabinet Pembangunan VII, Menteri Transmigrasi dan PPH dalam Kabinet Reformasi yang kemudian merangkap Menteri Tenaga Kerja. Pada periode tahun 2001-2004 sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) di Kabinet Gotong Royong. AM Hendropriyono merupakan penggagas lahirnya Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) di Sentul Bogor, Dewan Analis Strategis (DAS) Badan Intelijen Negara, Sumpah Intelijen, Mars Intelijen, menetapkan hari lahir badan intelijen, mencipta Logo dan Pataka BIN, mempopulerkan bahwa intelijen sebagai ILMU dan menggali FILSAFAT INTELIJEN, menggagas berdirinya tugu Soekarno-Hatta di BIN.

Ia juga penyandang berbagai kehormatan negara RI, dalam wujud bintang dan tanda jasa antara lain: Bintang Mahaputera Indonesia Adipradana, Bintang Kartika Eka Paksi Nararya-prestasi, Bintang Bhayangkara Utama, Bintang Yudha Dharma, Bintang Dharma, Satya Lencana Bhakti untuk luka-luka di medan pertempuran, serta anggota Legiun Veteran Pembela Republik Indonesia (Pembela/E, NPV : 21.157.220).

Dewasa ini AM Hendropriyono menjadi pengamat terorisme dan intelijen, yang kerap diminta untuk menjadi narasumber oleh media massa dan berbagai Lembaga, giat menulis bermacam pemikirannya dalam artikel-artikel di berbagai koran, majalah, radio dan televisi. Ia mendedikasikan ilmunya dengan mengajar Filsafat Hukum di Sekolah Tinggi Hukum Militer Jakarta dan di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, dengan jabatan Lektor Kepala.

Djan Faridz (lahir di Jakarta5 Agustus 1950; umur 68 tahun[2]) adalah Menteri Perumahan Rakyat pada masa Kabinet Indonesia Bersatu II masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan pemilik PT Dizamatra Powerindo.

 

Riwayat Hidup

Faridz dilahirkan di Jakarta dari pasangan Mohammad Djan dan Aisha Djan.[1] Dia menempuh pendidikan pada sekolah SD St. Fransiskus (1957-1963), lalu SMP Kanisius (1963-1966) dan SMA Negeri 2 Jakarta (1966-1969).[1] Setelah itu ia melanjutkan pendidikannya di Universitas Tarumanagara, di mana dia lulus dengan sarjana arsitektur.[1]

Usaha Faridz pertama adalah bengkel las, yang lama-kelamaan mulai menjual barang untuk bangunan.[1] Pada tahun 1996 Faridz mendirikan PT Dizamatra Powerindo,[2]sebuah kontraktor swasta yang pernah digunakan Pertamina.[3] Dia juga pernah bermain dalam usaha spekulasi tanah, dan pernah menjadi anggota Himpunan Pengusaha Muda Indonesia.[4]

Pada tahun 2004 Faridz menjadi anggota Nahdlatul Ulama (NU), dengan menjadi bendahara NU cabang Jakarta pada tahun 2009.[5]

Pada tahun 2009, Faridz terpilih sebagai wakil Jakarta di Dewan Perwakilan Daerah[2] dengan mengumpulkan suara sebanyak 200.000, yang membuat dia menjadi kandidat nomor tiga.[5] Sebagian besar dukungannya adalah dari NU dan pengusaha lain.[5] Sebagai anggota DPD, dia mengutamakan pelestarian budaya Betawi dan meningkatkan kemampuan ekonomi Jakarta,[6] dengan mengutamakan pasar tradisional.[5]

Pada tanggal 17 Oktober 2011 dia terpilih sebagai Menteri Perumahan Rakyat,[2] yang membuat dia mengundurkan diri dari pemilihan Gubernur Jakarta.[7] Juga pada tahun 2011 ia terpilih sebagai kepala cabang NU di Jakarta sampai dengan tahun 2014.[2]

Pada tahun 2000 Indonesia Corruption Watch melaporkan bahwa Faridz telah menerima uang tidak transparan untuk pembangunan tenaga listrik.[2] Pada tahun 2004 Faridz memimpin renovasi pasar tekstil di Tanah Abang, yang juga menjadi kontroversial.[2] Dia diketahui mempunyai hubungan baik dengan para politikus dan anggota TNI, termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.[2]

Kehidupan pribadi[

 

Faridz menikah dengan Nini Widjaja [1] dan tinggal bersama di daerah Menteng.[1] Pasangan ini dikaruniai tujuh orang anak.[1]